Kemajuan teknologi dan sektor industri merupakan pencapaian terbesar dalam abad-21. masyarakat global berproduksi dengan skala yang masif sehingga menghasilkan output yang signifikan, terutama di bidang perekonomian. kegiatan produksi tersebut nyatanya sering kali menghasilkan eksternalitas negatif terhadap alam dan lingkungan. Perekonomian yang bertumbuh serta konservasi alam merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Tantangan dalam mencapai stabilitas kedua hal tersebut adalah perubahan lingkungan, keterbatasan modal, serta sinergitas masyarakat dunia yang belum terbangun. Green Financing merupakan kontrak yang tepat dalam menjembatani antara perekonomian dan konservasi alam. Green Financing diharapkan dapat berperan sebagai bantuan moneter dunia dalam mengkonstruksi pembangunan hijau yang berkelanjutan, seperti melestarikan lapisan ozon, menjaga ketahanan pangan serta eksplorasi hijau lainnya.
IDE Times (Accounting Article)
G20 (Group of 20) merupakan forum kerjasama multilateral ekonomi terbesar di dunia yang merepresentasikan 20 negara dengan perekonomian terkuat dan mencakup 80% PDB dunia. Pada tahun 2022, Indonesia diberi kehormatan untuk memegang presidensi G20 yang akan diselenggarakan pada bulan November 2022 di Pulau Bali. Berbagai macam hal menjadi sorotan dan bahasan pada forum ini salah satunya, yaitu restrukturisasi sistem perpajakan dunia yang kurang transparan dan membutuhkan pembenahan. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa aturan perpajakan internasional perlu diubah di tengah pertumbuhan digitalisasi dan pandemi Covid-19. Melalui G20, negara-negara berkembang dapat didorong untuk mengimplementasikan standar perpajakan internasional dan meminimalisir minimnya ruang fiskal di banyak negara.
Pada Februari 2022, menteri keuangan Indonesia bersama gubernur bank sentral G20 melakukan pertemuan untuk menyepakati 2 pilar perpajakan internasional yang akan diimplementasikan pada tahun 2023 guna meminimalisir hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi, penghindaran pajak (tax avoidance), dan penggelapan pajak (tax evasion). Pilar perpajakan internasional yang pertama menyinggung terkait prinsip perpajakan bagi sektor digital, sedangkan pilar perpajakan internasional yang kedua menyinggung terkait penerapan pajak minimum global bagi perusahaan multinasional atau Global Anti Base Erosion (Globe). Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 tahun 2022 perlu melakukan implementasi sistem keuangan dunia yang bertumbuh dan berkelanjutan, terutama di negara berkembang. Lantas, bagaimana peran Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan fiskal dalam ruang internasional?
Investasi di Indonesia mengalami kenaikan pesat belakangan ini. Pada akhir Desember 2021, jumlah investor pasar modal di Indonesia mencapai angka 7,48 juta. Dari angka tersebut, ada peningkatan jumlah investor saham dari 1,7 juta menjadi 3,4 juta. Pertumbuhan investasi di pasar modal ini didominasi oleh generasi milenial, yaitu sebanyak 59,81%. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 2021 bahkan menembus level 6.723,39. Rata-rata nilai transaksi harian pada bursa efek pun naik lebih dari 46% dari Desember 2020, yang awalnya hanya Rp9,2 triliun menjadi Rp13,51 triliun. Total penghimpunan dana di pasar modal Indonesia juga mengalami peningkatan, tercatat total nilai emisi di bursa efek mencapai Rp 338,11 triliun pada 10 Desember 2021. Meningkatnya jumlah investor pasar modal ini didasari oleh beberapa hal, salah satunya adalah banyaknya affiliator yang mempromosikan investasi pada masyarakat sehingga mereka kemudian tertarik untuk berinvestasi.
GoTo merupakan perusahaan Indonesia hasil merger dari dua Startup raksasa, yaitu Gojek dan Tokopedia. Kedua perusahaan tersebut mengumumkan merger ini pada tanggal 17 Mei 2021. Setelah merger, GoTo menjadi gabungan usaha terbesar yang pernah ada di Indonesia dan menjadi kombinasi terbesar antara dua perusahaan berbasis internet dan layanan media di wilayah Asia. Selain itu, GoTo memberikan kombinasi layanan e-commercer, on-demand, serta layanan keuangan dan pembayaran pertama di Asia. GoTo memiliki total Gross Transaction Value (GTV) secara grup lebih dari US$ 18 miliar pada 2020 yang menjadikan GoTo sebagai Decacron pertama di Indonesia, mencapai lebih dari 1,8 miliar transaksi pada 2020, lebih dari 2 juta mitra driver yang terdaftar per Desember 2020, lebih dari 11 juta mitra usaha atau merchant per Desember 2020, lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan, dan berkontribusi 2 persen pada total PDB Indonesia.
Penerimaan pajak merupakan salah satu instrumen negara dalam membangun infrastruktur dan mewujudkan kesejahteraan nasional. Sejatinya, pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, pemerintah bersama masyarakat sudah seharusnya berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah membuat kebijakan yang tepat sedangkan rakyat mematuhi kebijakan tersebut.
Menurut Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), Tax Ratio pajak terhadap PDB Indonesia masih rendah, jauh berada di bawah rata-rata negara yang bergabung dalam OECD yakni 34,3%. Ekonom Senior OECD, Andrea Goldstein mengatakan bahwa penyebab dari rendahnya tax ratio Indonesia adalah kepatuhan pajak yang buruk, insentif dan pengurangan tarif yang meluas, serta minimnya orang yang membayar Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pribadi).
Di balik kesuksesan cryptocurrency, sebuah teknologi unik buku besar terdistribusi yang dijalankan berbasis peer-to-peer network telah berkembang. Teknologi tersebut kita sebut dengan blockchain. Untuk menggunakan teknologi ini, kita dapat menambahkan transaksi/informasi yang tidak dapat diubah.
Menurut penuturan Dewan Pengawas Asosiasi Blockchain, yakni Pandu Sastrowardoyo, dalam konferensi blockchain tahun 2018 silam, ia menyatakan bahwa teknologi ini dapat menjadi solusi di masa depan yang dapat digunakan untuk membantu di berbagai bidang. Pertanyaan yang sempat hadir ialah: akankah teknologi ini mampu menghapus peran akuntan, terutama auditor? Jawabannya, tidak. Proses audit tidak sekadar memeriksa transaksi, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses pencatatan dan pengklasifikasian transaksi.
Pada tahun 2016, warga Korea Selatan dihebohkan dengan adanya penggerebekan yang menyangkut presidennya, yakni Park Geunhye beserta rekannya, Choi Soonsil. Yang tak kalah menggemparkan ialah kasus tersebut menyeret perusahaan raksasa, yakni Samsung. Pemimpin de facto Samsung, yakni Lee Jaeyong, didakwa atas tuduhan penyuapan.
Setelah menjalani dakwaannya selama setahun, pengadilan banding memutuskan penangguhan hukuman kurungan kepada Lee Jaeyong. Pada September 2019, jaksa menggerebek kantor Manajemen Investasi Layanan Pensiun Nasional. Jaksa mencurigai adanya kolusi dengan afiliasi Samsung Group serta window dressing.
Pada Februari 2021 silam, Tesla mengumumkan bahwa Bitcoin akan dibelinya pada harga sekitar $1,5 miliar. Tujuan Tesla membeli Bitcoin adalah untuk mendorong terjadinya diversifikasi pembayaran produknya. Terhitung sejak Maret 2021, Tesla mengizinkan pelanggannya di Amerika Serikat untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayarannya.
Namun, pada Mei 2021, Tesla tidak lagi mengizinkan Bitcoin sebagai alat pembayarannya lagi. Setelah pengumuman Tesla tersebut, Bitcoin turun 10,6% di sekitar $48.500, pertama kali berada di bawah $50.000 sejak 24 April.
Tahun ini, pemerintah membentuk program peningkatan kepatuhan membayar pajak secara sukarela sebagai wadah bagi wajib pajak yang ingin patuh membayar pajak, tetapi takut dikenakan sanksi karena tidak membayar di tahun yang seharusnya.
Wacananya, program ini memiliki dua skema, yaitu Pembayaran PPh dengan tarif lebih tinggi dari tarif tertinggi tax amnesty, atas pengungkapan harta yang tidak/belum sepenuhnya diungkapkan dalam tax amnesty. (Pengakuan harta yang diperoleh dari 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015) dan Pembayaran PPh dengan tarif normal atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak. (1 Januari 2016 – 31 Desember 2019).
Perusahaan Wirecard, yang didirikan sejak tahun 1999 telah mengalami kebangkrutan sebesar $2 miliar yang diakibatkan oleh skandal transaksi palsu yang bertujuan untuk meningkatkan neraca dan penjualan perusahaan secara artifisial. Skandal ini mulai mencuat karena Wirecard gagal dalam memberikan laporan keuangan perusahaan.
Auditor Wirecard, yakni EY, tidak dapat menemukan saldo kas sebesar $2,1 miliar dalam laporan keuangan lantas EY menolak menandatangani hasil keuangan perusahaan tersebut. Wirecard menemui jalan buntu karena bank sentral membantah adanya uang tunai masuk setelah berupaya untuk mencari dana yang hilang.